Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, menegaskan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan terbuka dan terpercaya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, meminimalkan potensi sengketa informasi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan,” ungkap Asdep Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, saat membuka acara “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik” di Tanjungpinang, Selasa (2/9/2025).
Agung menekankan bahwa PPID bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak pelayanan publik yang harus mampu menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. “Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi publik lebih mudah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. “Sehingga peran PPID semakin diperkuat sebagai garda terdepan dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Putut Darmawan. Acara ini juga diikuti oleh pejabat perwakilan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota se-wilayah Sumatra.
