Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengajak kalangan akademisi, khususnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk melakukan riset berbasis analisis sosial terhadap berbagai peraturan yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
“Dari berbagai masalah yang kami amati di Indonesia, muaranya satu, yaitu masalah di bagian hulu—artinya perintah yang berada di sisi hulu kehidupan,” ujar Busyro Muqoddas saat Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu.
Menurutnya, kasus-kasus yang muncul di daerah merupakan bagian hilir atau dampak dari regulasi di hulu.
“Selama ini, banyak peraturan dibuat berdasarkan asumsi, bahkan kepentingan pemilik modal, bukan berdasarkan problematika masyarakat,” kata Busyro.
Ia mencontohkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan polemik di masyarakat.
“Saya pernah melihat tambang di Halmahera, lahannya sangat luas,” kata dia.
Selain itu, polemik juga muncul seputar pengembangan kawasan Rempang di Kepulauan Riau, yang sempat menimbulkan kericuhan baik fisik maupun nonfisik.
Sementara itu, Ketua PWM Jateng, KH Tafsir, menambahkan bahwa dibutuhkan kekuatan politik yang didukung kemampuan ekonomi kuat.
“Agar kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi,” ujar Tafsir.
Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional LHKP PW Muhammadiyah Jateng mengangkat tema “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif”, diikuti oleh sekitar 150 peserta.
Ketua LHKP PW Muhammadiyah Jateng, Jayusman Arief, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali kader Muhammadiyah dengan wawasan ideologis Islam Berkemajuan, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dan merespons dinamika sosial politik secara bijaksana dan beradab.
“Kegiatan ini juga menjadi media konsolidasi kader potensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diproyeksikan menjadi aktor strategis di ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, maupun penggerak komunitas,” kata Jayusman.
Ia menambahkan, pelatihan dirancang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.
“Tujuannya agar kader kader siap mengemban amanah umat dengan integritas dan keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat,” ujar Jayusman.
Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir barisan kader pemimpin Muhammadiyah yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan siap mengambil peran dalam membangun masyarakat utama. Dengan pendekatan kolaboratif dan progresif, LHKP PW Jawa Tengah ingin meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah dalam membentuk kepemimpinan publik yang berkemajuan dan bermaslahat bagi umat dan bangsa.
Sejumlah narasumber pelatihan antara lain: Dr. Muh Haris (anggota DPR RI), Ketua PWM Jateng Drs. Tafsir, Harun Abdul Khafizh (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah – Dapil XIII), Edi Faisol (Praktisi Media Massa / Pimpred TV Simpo), serta Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq yang diwakili Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Ali Reza.
