Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmennya bahwa DPR RI akan melakukan transformasi pascaaksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu, saat menerima audiensi dengan sejumlah tokoh akademisi dan tokoh agama.
Puan menjelaskan, transformasi tersebut akan menyasar kelembagaan secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ucapan maupun sikap sejumlah anggota DPR yang dinilai menyinggung perasaan publik.
“Saya minta maaf bila ada anggota yang berbicara atau bersikap kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tetapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI sekaligus tokoh NU KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, serta pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Puan juga menyinggung sejumlah isu yang sempat memicu polemik, seperti wacana kenaikan gaji maupun tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Ia menegaskan, DPR RI tidak mengalami kenaikan gaji.
Lebih lanjut, tunjangan perumahan telah dihentikan per 31 Agustus, dan DPR juga menetapkan moratorium untuk perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali konferensi kenegaraan yang benar-benar mewakili negara.
“Untuk tunjangan perumahan, sudah resmi dihentikan sejak 31 Agustus. Moratorium juga berlaku untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali agenda konferensi resmi kenegaraan,” katanya.
Saat ini, DPR juga memperkuat transparansi melalui sistem digital, di mana seluruh laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR dapat diakses publik melalui laman resmi DPR.
“Kami benar benar berkomitmen melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tegas Puan.
Sementara itu, Siti Zuhro menekankan bahwa DPR tidak boleh lagi bersikap elitis, melainkan harus partisipatif, mau mendengarkan, serta membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.
Ia pun berharap DPR menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan amanah serta konstruktif terhadap Pemerintah.
“Kita berharap DPR menjalankan fungsi perwakilan itu dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh sampai meleset,” ujar Zuhro.
